Wakalah

1. Pengertian

Perwakilan adalah al-wakalah atau al-wikalah.  Menurut bahasa artinya al-hifdz, al-kifayah, al-dhaman dan at-tawfidh atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya.

Al-wakalah atau al-wikalah, menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

  1. Malikiyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah, “Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak(kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”
  2. Hanafiyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah, “Seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan)”
  3. Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah, “Suatu ibrah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”
  4. Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunah 13 mendefinisikan al-wakalah sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat didiwakilkan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al-wakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dalam hal-hal yang  dapat diwakilkan.

Pada  dasarnya tidak semua manusia dapat mengurusi segala urusannya secara pribadi, sehingga ia butuh pendelegasian mandat kepada orang lain untuk dapat melakukannya sebagai wakil darinya.  Penyebabnya bisa karena ketidak adaan waktu ataupun karena tidak memiliki kemampuan teknis untuk menyelesaikan masalah tersebut sendiri.

Jumhur ulama sepakat membolehkan al-wakalah, bahkan mensunnahkannya karena kegiatan ini termasuk jenis ta’awun (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa, yang oleh al-Qur’an diserukan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW.

Pada dasarnya wakalah bersifat mubah, tetapi akan menjadi haram jika urusan yang diwakilkan adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariah, menjadi wajib jika menyangkut hal yang darurat menurut Islam, dan menjadi makruh jika menyangkut hal-hal yang makruh, jadi masalah yang diwakilkan sangat penting.

 

Pemberian kuasa tersebut bisa bersifat sukarela bisa juga  bersifat profit, dengan pemberian semacam upah/fee/ujrah kepada pihak yang menerima kuasa. Pada prakteknya pemberian kuasa dilaksanakan dengan cuma-cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya.

Dalam fiqih berdasarkan ruang lingkupnya wakalah dibedakan menjadi tiga macam: Wakalah al mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Wakalah al muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Wakalah al amah, perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-mutlaqah.

 

2. Landasan Hukum

  1. a.      Landasan Hukum Syariah

Islam membolehkan adanya perwakilan (wakalah) dengan melihat kepada ayat-ayat Al-Qur’an atau  Hadist yang menunjukan adanya perwakilan di dalam Islam.

1)      Al-Qur’an

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا……

 “pengurus-pengurus zakat” (QS. At-Taubah [9]: 60)

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا……

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu” (QS. Al-Kahfi [18]: 19)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Berkata Yusuf “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (QS. Yusuf [12]: 55).

 

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا             

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ” (QS. al-Nisa’ [4]: 58).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا                             

Dan jika kalian khawatirkan terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. An-Nisa’ [4]: 35).

2)      As-Sunnah

Rasullulah SAW semasa hidupnya pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya dan banyak hadist yang menunjukan dibolehkannya praktek wakalah. Hadist tersebut diantaranya:

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ,اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اَبَارَافِعٍ مَوْلَهُ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ, فَزَوَّجَاهُ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ, وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ

Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi saw, mengutus Abu Rafi’, hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Harits dan pada saat itu (nabi saw) di Madinah sebelum keluar (ke mieqat Dzil Khulaifah). (HR Maliki dalam Muwaththa’)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Salam bersabda kepada Unais, “Pergilah hai Unais, kepada wanita tersebut. Jika ia mengakui perbuatannya, rajamlah dia.” (HR Bukhari)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِيْ اْلجَعْدِ اْلبَارِقِيْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ وَجَاءَهُ بِدِيْنَارٍ وَ شَاةٍ، فَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِاشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ.

Dari ‘Urwah  bin Abil Ja’d Al-Bariqie: Bahwa Nabi saw (pernah) memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (H.R. Bukhari).

 

Wakalah juga sebagai bentuk tolong menolong yang diridhai Allah, ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya:

وَاللهُ فِى عَوْنِ اْلعَبْدِ مَا كَانَ اْلعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ

“ Dan Allah (akan) menolong hambaNya selama hamba-hambanNya mau menolong saudara-saudaranya”.

3)      Ijma

Ulama telah sepakat (ijma’) untuk memperbolehkan muslim melakukan akad/perjanjian wakalah, karena termasuk jenis ta’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang sangat dianjurkan Al-Qur’an dan Rasullah SAW.

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).”

  1. b.      Landasan Hukum Positif

Dalam tataran teknis wakalah diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf c poin pertama PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad wakalah

 

  1. 3.    Rukun dan Syarat

Al wakalah termasuk akad, seperti umumnya akad lainnya wakalah akan sah dan mempunyai  akibat hukum jika memenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun dan Syarat Wakalah:

  1. Orang yang mewakilkan (muwakkil), syarat-syarat muwakkil:

1)   Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka al-wakalah tersebut batal.

2)   Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Jika tindakan tersebut termasuk tindakan dharar mahdhah (berbahaya), seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan atau mewasiatkan, maka  tindakan tersebut batal.

 

  1. Wakil atau yang mewakili, syarat-syarat wakil:

1)   Cakap hukum, berakal

2)   Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya

3)   Wakil adalah orang yang diberi amanat.

 

  1. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang  diwakilkan:

1)   Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti “ Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mewakilkan salah seorang anakku”

2)   Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam

3)   Dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Sedangkan hal-hal yang tidak bisa diwakilkan seperti shalat, puasa maka itu tidak sah.

 

  1. Sighat, yaitu lafadz mewakilkan, shighat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

 

  1. 4.    Hukum Wakalah

Para fuqaha meletakan kedisiplinan untuk hal yang boleh diwakilkan.  Mereka mengatakan semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, boleh pula ia wakilkan kepada orang lain, adapun yang tidak boleh diwakilkan, adalah semua pekerjaan tanpa perwakilan, seperti shalat, sumpah, thaharah.  Hukum Perwakilan (Wakalah) dealam Islam di antaranya:

  1. Wajib, wakalah menjadi wajib jika menyangkut hal-hal yang darurat menurut Islam.
  2. Mubah, wakalah hukum asalnya adalah mubah, semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, boleh pula ia wakilkan kepada orang lain
  3. Makruh, wakalah menjadi makruh jika yang diwakilkan adalah hal-hal yang makruh menurut Islam.
  4. Haram, wakalah menjadi haram jika menyangkut hal-hal yang dilarang oleh syariah.
  5. Sunah, wakalah menjadi sunah jika menyangkut hal-hal bersifat tolong menolong (ta awun).

 

  1. 5.      Berakhirnya Wakalah

 

Wakalah akan berakhir jika kondisi terjadi salah satu dari hal berikut:

  1. Meninggalnya salah seorang dari yang berakad, karena salah satu syarat sah nya akad adalah orang yang berakad masih hidup.
  2. Salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah nya berakal.
  3. Diberhentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan ini al-wakalah tidak berfungsi lagi.
  4. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi’I dan Hambali).  Menurut Mahzab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan.  Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya tak ubah sebelum diputuskan, untuk segala konsekuensi hukumnya.
  5. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mahzab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
  6. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.

 

 

6. Aplikasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Syariah

  1. a.      Investasi untuk Reksadana Syariah

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam kegiatan investasi untuk reksadana syariah, antara pemodal dengan manajer investasi digunakan akad wakalah.

Dengan akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari’ah.

Dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau manajer investasi dianggap lalai (gross negligence/tafrith), maka manajer investasi bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi  dan menanggung risiko dalam reksadana syari’ah.  Pemodal juga berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksadana syari’ah melalui manajer investasi.  Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian dan akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksa dana syariah.

 

  1. b.      Perbankan Syariah

Implementasi akad wakalah dalam perbankan syariah biasanya digunakan sebagai akad dalam menerbitkan  Letter of credit (L/C)  atau LC Impor atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

 

Ketentuan Akad untuk L/C Impor beberapa bentuk:

1) Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:

a)      Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;

b)      Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;

c)      Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

2) Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:

a)      Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;

b)      Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;

c)      Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;

d)     Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

3) Wakalah bil Ujrah dan Hawalah dengan ketentuan:

a)      Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;

b)      Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;

c)      Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;

d)     Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan akad wakalah bil ujrah dalam L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

a)      Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;

b)      Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah;

c)      Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Ketentuan Akad untuk L/C Ekspor beberapa bentuk:

1) Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:

a)      Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;

b)      Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank);

c)      Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;

d)     Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;

e)      Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.

f)       Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq).

2) Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah dengan ketentuan:

a)      Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;

b)      Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;

c)      Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank L/C (issuing bank).

d)     Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance);

e)      Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk pembayaran ujrah,  pengembalian dana mudharabah dan  pembayaran bagi hasil

f)       Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain, serta jasa inkaso.

 

  1. c.       Asuransi Syariah

Implementasi akad wakalah dalam asuransi diantaranya adalah Wakalah bin Ujrah.  Wakalah bin Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain  dengan imbalan pemberian ujrah (fee).

Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan.  Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.  Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru’ maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah..

Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Perusahaan asuransi sebagai wakil juga tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah.

 

Pendapat para ulama tentang wakalah dengan ujrah, antara lain:

 

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberi-kan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa’id :“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.”

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.” “Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka. Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah.”

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).”

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

As-Syaukani. (2000). Nail al-Authar. Kairo: Dar al-Hadits.

 

az-Zuhaili, Wahbah. (2002). al-Fiqh alIslami wa Adillatuh. Dimasyq: Dar al-Fikr

 

Ibn Qudamah. (2004). al-Mughni. Kairo: Dar al-Hadis.

Iklan

One thought on “Wakalah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s